Jakarta (ANTARA) – Pengamat industri otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, mengatakan bahwa penerapan kebijakan insentif mobil listrik (Electric Vehicle/EV) berdasarkan jenis baterai merupakan langkah strategis yang bisa menguntungkan Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.
Dia mengemukakan hal itu menanggapi usul Kementerian Perindustrian untuk memberikan insentif yang lebih besar pada mobil listrik dengan baterai berbahan nikel (NCM/NCA) dibanding mobil listrik dengan baterai lithium ferro phosphate (LFP).
“Ini adalah langkah proteksionisme strategis untuk memaksa merek EV yang membangun pabrik perakitannya di Indonesia, terutama dari China, berhenti bergantung pada LFP impor dan mulai beralih ke ekosistem nikel domestik kita.” katanya saat dihubungi dari Jakarta pada Jumat.
Menurut dia, penerapan skema insentif EV berbasis jenis baterai merupakan bagian dari upaya untuk mengintegrasikan industri hulu nikel dengan industri hilir, yang mencakup produksi sel baterai hingga kendaraan listrik.
Ia menjelaskan bahwa baterai merupakan komponen termahal dalam sebuah kendaraan listrik, mencakup 40–50 persen dari total biaya produksi.
Penggunaan baterai berbasis nikel yang bernilai lebih tinggi akan mempercepat pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen dalam produksi kendaraan serta memungkinkan Indonesia menikmati lebih banyak nilai tambah dari kegiatan industri.
Selain itu, baterai nikel memiliki densitas energi lebih tinggi. Dengan demikian, kendaraan listrik buatan Indonesia yang menggunakan baterai berbahan nikel bisa punya jarak tempuh lebih jauh dan spesifikasi yang lebih unggul dibandingkan mobil listrik standar dengan baterai LFP.
“Strategi ini cerdas secara makro karena memanfaatkan keunggulan densitas energi nikel untuk menjadikan mobil EV buatan Indonesia memiliki jarak tempuh lebih jauh, spesifikasi tinggi, dibandingkan EV standar global yang sekedar memakai LFP,” kata Yannes.
Baca juga: Insentif mobil listrik berdasar jenis baterai bisa bangkitkan otomotif RI
Meski punya densitas energi lebih tinggi dan bisa mendukung peningkatan performa kendaraan, baterai berbahan nikel biaya produksinya per kWh 35–40 persen lebih mahal dibandingkan baterai LFP serta membutuhkan sistem manajemen panas dan keselamatan yang lebih kompleks.
Yannes mengemukakan perlunya dukungan pemerintah untuk menutup selisih biaya produksi baterai nikel agar harga kendaraan listrik dengan baterai nikel tetap terjangkau bagi konsumen di pasar domestik dan industri nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Kementerian Perindustrian mengusulkan industri otomotif tetap mendapatkan insentif pada periode fiskal tahun 2026.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa skema insentif otomotif yang diusulkan akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk segmen kendaraan, jenis teknologi, bobot TKDN, dan jenis baterai yang digunakan.
Dia mengemukakan bahwa ada kemungkinan kendaraan listrik dengan baterai LFP mendapat insentif lebih kecil dibandingkan dengan mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan nikel.
Baca juga: INDEF: Penghentian insentif kendaraan listrik perbesar tekanan fiskal
Baca juga: Pengamat otomotif menilai pasar kendaraan listrik perlu insentif baru
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2026
